ESSAY MASALAH KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROVINSI JAWA BARAT

MASALAH KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROVINSI JAWA BARAT

ESAI

Dibuat untuk memenuhi tugas Ekonomi Pembangungan yang diampu oleh

Leni Permana, M.pd

Dibuat Oleh :

( Kelompok 1)

Istiqomah Dewi Listyani (1200213)

Neneng Tsamarotul Fuadah (1200219)

Acep Mulyana (1203473)

Misnaeni (1203476)

Dede Santika (1203477)

Anne Septiana (1203480)

Moch Reza Zulfikar (1203654)

Ricca Ariska (1203749)

Windiara Hanum Bestari (1205293)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI

FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

BANDUNG

2014

Masalah Kemiskinan dan Ketimpangan di Provinsi Jawa Barat

Kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh semua negara sedang berkembang di dunia termasuk di Indonesia. Hampir seluruh Provinsi di Indonesia mengalami masalah kemiskinan dan ketimpangan termasuk Provinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Masalah kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan menjadi salah satu masalah pembangunan yang harus ditanggulangi secara cepat baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Menurut Bappenas (2004), kemiskinan dan ketimpangan merupakan konsep yang berbeda, tetapi keduanya seringkali digunakan bersamaan dalam analisis kemiskinan karena adanya keterkaitan yang erat antara keduanya. Kemiskinan mengacu pada kondisi keterbelakangan dalam berbagai bentuk (pendapatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan kapabilitas), sedangkan ketimpangan mengacu pada distribusi pendapatan yang diterima sebagian kelompok masyarakat dalam suatu daerah. Masalah kemiskinan dan distribusi pendapatan, jika tidak ditanggulangi secara cepat maka akan berimbas kepada masalah pendidikan, kesehatan dan masalah lainnya yang menyangkut hajat hidup masyarakat.

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014 sekitar 46.497.175 jiwa. Jumlah penduduk ini tersebar di 26 Kabupaten/ Kota, 625 Kecamatan dan 5899 Desa/Kelurahan. Sedangkan jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat yang berada di bawah garis kemiskinan pada bulan Maret 2014 sebesar 4.327.065 orang (9,44%). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan bulan September 2013 yang berjumlah 4.375.172 orang (9,61) dan masih berada di bawah tingkat rata-rata kemiskinan nasional yang sebesar 11,66 persen dari jumlah penduduk suatu provinsi. Di Jawa Barat  jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2014 mengalami penurunan sebesar 48.107 orang (0,18 persen). Jumlah penduduk miskin bulan Maret 2014 untuk daerah perkotaan sebanyak 2.578.358 orang (8,47 persen terhadap jumlah penduduk perkotaan) sedangkan di daerah perdesaan sebanyak 1.748.707 orang (11,35 persen terhadap total penduduk perdesaan). Dibandingkan dengan September 2013 terjadi penurunan persentase penduduk miskin di perkotaan, dari 8,69 persen menjadi 8,47 persen. Sebaliknya, di pedesaan terjadi penurunan dari 11,42 persen menjadi 11,35 persen. Standar garis kemiskinan di Provinsi Jawa Barat bulan Maret 2014 sebesar Rp. 285.013,- atau mengalami peningkatan sebesar 2,96 persen dibandingkan dengan garis kemiskinan bulan September 2013 sebesar Rp. 276.825,-.

Indikasi ketimpangan yang terdapat di wilayah provinsi Jawa Barat ini dapat dilihat dari perbedaan potensi sumber daya yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, karena pengaruh kondisi lingkungan seperti topografi, geologi, hidrologi, klimatologi serta ketersediaan infrastruktur penunjang kesejahteraan masyarakat. Adanya tujuan investasi modal yang hanya ada pada daerah tertentu yang memiliki sumber daya alam ataupun manusia serta infrastruktur yang memadai seperti di kabupaten Cianjur, Tasikmalaya, Cirebon, Majalengka, dengan investasi pada sektor pertanian, Indramayu pada sektor pertambangan dan Kabupaten Bogor, Purwakarta, Kabupaten Bandung,  Kota Bandung dan Bekasi pada sektor industri, perdaganan, dan jasa. Berdasarkan data-data dari Jawa Barat pada tahun 2010, terdapat wilayah yang memiliki sektor unggulan dalam sektor industri namun minim akan produksi hasil pertanian seperti kabupaten Bogor, Bandung, Purwakarta, Karawang,  kota Bogor, Bekasi dan Cimahi. Ada juga daerah yang unggul dalam sektor pertanian namun minim akan industri yaitu Kabupaten Cianjur, Bandung Barat, Indramayu, Ciamis dan Tasikmalaya. Wilayah lainnya yang memiliki dua karakteristik sekaligus yaitu kaya dalam sektor industri dan sektor pertanian, terdapat kekurangan juga dalam hal investasi yang ditanamkan pada sektor industrinya yaitu kabupaten Garut,Majalengka dan Sumedang. Faktor infrastruktur, potensi SDA dan SDM  merupakan hal yang penting dalam mempengaruhi pertumbuhan wilayah. Dengan adanya SDA dan adanya SDM yang mampu untuk mengolah sumber daya memberikan nilai tambah yang besar tersendiri pada produk hasil wilayah yaitu  dibutuhkan infrastruktur yang memadai untuk bisa mendapatkan SDM yang berkualitas dan menunjang dalam pengolahan SDA kedepannya. Infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur dasar yaitu pendidikan dan kesehatan. Bila siklus ini sudah tercipta dan terkelola dengan baik dalam suatu wilayah, maka investasi akan menuju pada wilayah ini dengan sendirinya. Pada intinya, investasi ini akan mencari daerah yang memiliki sumber daya yang memiliki daya guna.

Penyebab tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi Jawa Barat disebabkan oleh: (1) rendahnya kualitas sumber daya manusia dibuktikan dengan rendahnya pendapatan yang mengakibatkan masyarakat tidak mampu mengenyam pendidikan yang lebih tinggi; (2) Pengelolaan sumber daya alam yang kurang terorganisir secara efisien dan efektif, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat; (3) Pertumbuhan penduduk yang cepat tidak di imbangi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat pula; (4) Pergeseran sektor agraris menuju ke sektor industriliasisasi, yang menyebabkan lahan pertanian semakin sedikit dan pembangunan industri semakin meningkat. Sedangkan masyarakatnya masih banyak yang berprofesi sebagai petani. Sehingga penyerapan tenaga kerja semakin sedikit; (5) Kepemilikan aset-aset produksi yang memberi kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi di jawa barat seperti tanah, bangunan, dan modal usaha sehingga tidak di miliki oleh warga jawa barat; (6) Infrastruktur daerah yang belum memadai dan mendukung proses kegiatan perekonomian masyarakat, seperti akses jalan yang jelek sehingga masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas perekonomian dengan lancar.

Penanggulangan kemiskinan adalah kewajiban dari pemerintah seperti yang dijelaskan pada peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2010 pada pasal 1 bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan duia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam tangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Dalam perpres nomor 15 tahun 2010 dijelaskan lebih lanjut tentang strategi yang dijadikan acuan dalam menyusun program penanggulangan kemiskinan diseluruh provinsi termasuk jawa barat. Susunan sstrategi penanggulangan kemiskinan dibagi kedalam empat tahap, yaitu menurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, dan membentuk sinergi kebijakan dar program penanggulangan kemiskinan.

Sumber:

Rusli, budiaman. (2013). Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Barat. [Online ]Diakses dari : https://www.conftool.com/skim2013/index.php/Rusli-ANALISISKEBIJAKAN_PENANGGULANGAN_KEMISKINAN_DI_PROVINSI_JAWA_BARAT-374.docx?page=downloadPaper&filename=Rusli

Simbolon, bistok.2014. Peraturan-Presiden-tahun-2010-015-10.pdf. [Online] Diakses dari : http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/5/4/1834.bpkp 7 november 2014.

Yuni Nurhayati. (13 Juli 2013). Jawa Barat Masih Timpang? Analisis Ketimpangan Wilayah Menggunakan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil. [Online] Diakses dari : http://politik.kompasiana.com/2013/07/13/jawa-barat-masih-timpang-analisis-ketimpangan-wilayah-menggunakan-indeks-williamson-dan-indeks-entropi-theil--576681.html

Badan Pusat Statistik. (2014). TINGKAT KEMISKINAN JAWA BARAT MARET 2014.